Jum'at, 25 April 2014 14:47:13 WIB

Tag: sidang

Sidang Perdana Kasus Korupsi Bupati Mandailing Natal (Madina) Digelar


imageSumber : Waspada online
Berita — Bupati Mandailing Natal (Madina), Muhammad Hidayat Batubara menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi. Hidayat didakwa telah menerima uang sebesar Rp1 Milyar dari Surung Panjaitan selaku kontraktor terkait pekerjaan Proyek Pembangunan RSUD penyabungan di Kabupaten Madina yang bersumber dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) pada tahun 2013.

Pada persidangan yang diagendakan untuk mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK, Supardi, Hidyat tampak pasrah dikursi pesakitan dengan memakai baju batik, Selasa (2/10/2013).

“Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan atau menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah uang sebesar Rp 1 miliar. Padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” kata Supardi, salah seorang JPU, di hadapan majelis hakim yang dipimpin Agus Setiawan.

Menurut jaksa, terdakwa mengetahui uang Rp 1 miliar itu diberikan untuk mengarahkan PT Sige Sinar Gemilang, milik Surung Panjaitan, mengerjakan proyek pembangunan RSUD Panyabungan. Proyek ini didanai bantuan daerah bawahan (BDB) Pemprov Sumut tahun anggaran 2013.

Berdasarkan fakta dan keterangan Surung dan Khairul Anwar, maka pihak KPK langsung menangkap, Muhammad Hidayat di kediamannya, yang berada di Jalan Sei Asahan Medan. Sementara itu dalam kasus yang sama Plt Kadis PU Pemkab Madina, Khairul Anwar dalam berkas terpisah juga disidangkan pada Pengadilan Tipikor Medan.

Surung Panjaitan dan Khairul Anwar ditangkap KPK tak jauh dari rumah Hidayat di Jalan Sei Asahan pada 14 Mei 2013. Tim KPK mendapati uang Rp 1 miliar dari rumah itu dan tangan Khairul Anwar.

Pada tahun 2013, Kabupaten Madina memproleh BDB dari Pemprov Sumut senilai Rp 32.041.446.000, untuk pembangunan RSUD Penyabungan di Madina, yang terbagi dalam tiga paket pekerjaan yakni Unit Gawat Darurat (UGD) senilai Rp 1.187.560.116, Unit Poliklinik seniali Rp 12.454.536.988 dan Unit Rawat Inap senilai Rp 18.399.349.505.

Usai persidangan Bupati Madina menyatakan bahwa uang sebesar Rp 1 Milliar untuk keperluan membayar cicilan motor gede yang dipinjamkannya kepada Plt Kadis PU madina, Khairul Anwar.

Bupati Madina Hidayat Batubara Segera Disidang


Berita — Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi Sapto Prabowo, menyatakan, berkas perkara Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara, Hidayat Batubara, dalam waktu dekat ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Dia memastikan, Hidayat Batubara bakal disidangkan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Sumut.

Dengan perkembangan ini, Johan mengatakan, pihaknya segera memberikan surat rekomendasi kepada Mendagri Gamawan Fauzi untuk menonaktifkan Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara, Hidayat Batubara.

Menurut Johan, penonaktifan itu merupakan wewenang Kemendagri, ketika Hidayat nanti sudah berstatus sebagai terdakwa dugaan suap pengurusan alokasi Dana Bantuan Daerah dari Provinsi Sumut ke Kabupaten Madina. Saat ini, Hidayat masih tersangka.

“Penonaktifkan itu adalah kewenangan Kemendagri,” kata Johan, di kantornya, Jumat (19/7). Johan menjelaskan, surat rekomendasi tersebut baru bisa diajukan setelah berkas perkara Hidayat dilimpahkan ke penuntutan. “Surat baru bisa diberikan ketika sudah masuk ke pengadilan. Artinya ketika sudah menjadi terdakwa,” kata Johan Budi.

Seperti diketahui, Hidayat Batubara ditetapkan menjadi tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji berupa uang dari pengusaha bernama Surung Panjaitan. Pemberian uang ini diduga terkait proyek Bantuan Dana Bawahan (DBD) yang dijanjikan Hidayat kepada Surung. Hidayat disangka melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 milliar.

Selain Hidayat, KPK juga menetapkan Surung dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Khairil Anwar sebagai tersangka. Kedua orang ini dikenakan pasal sangkaan yang berbeda.

Surung yang diduga sebagai pihak pemberi uang disangka melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Khairil dijerat dengan pasal yang serupa Hidayat, yakni Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor. (jpnn)

Baca juga :close